Indonews.web.id, Lampung, BANDAR LAMPUNG — Pembelajaran dari langkah cepat Dinas Perindustrian pada periode sebelumnya membuktikan betapa krusialnya sistem peringatan dini dan respons cepat pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok.
Hal tersebut ditegaskan oleh Marindo saat memberikan pengarahan terkait penguatan strategi pengendalian ekonomi daerah.
Ia mencontohkan bagaimana penetrasi pasar secara tepat waktu mampu meredam potensi lonjakan inflasi akibat kenaikan harga beras.
“Ketika saya rapat inflasi, harga beras naik. Dari data series minggu ke minggu, kita itu harusnya inflasi tinggi. Tapi karena Dinas Perindustrian melakukan intervensi dengan melaksanakan penetrasi pasar, ternyata asumsi itu tidak menjadi kenyataan. Malah kita deflasi,” jelas Marindo.
Keberhasilan intervensi berbasis data tersebut, lanjutnya, harus dijadikan pijakan utama agar pemerintah provinsi dapat bergerak lebih tanggap dan presisi dalam menghadapi tantangan ekonomi mendatang.
Biro Perekonomian Sebagai Pusat Analisis dan Kendali
Dalam kesempatan itu, Marindo menekankan poin kelima yang menjadi perhatian utama: Biro Perekonomian harus memastikan setiap kebijakan yang digulirkan pemerintah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
Ia menegaskan bahwa Biro Perekonomian bukanlah perangkat daerah teknis yang mengambil alih tugas OPD lain, melainkan motor penggerak dan pusat analisis strategis.
“Biro Ekonomi itu harus menjadi mata, otak, ruang kendali ekonomi Gubernur, Sekda, dan Wagub. Membaca masalah lebih awal, mengintegrasikan kebijakan, menggerakkan OPD, dan memastikan kebijakan ekonomi ini benar-benar menghasilkan dampak,” tegasnya.
Pengukuran Dampak Program dan Target Ekonomi 8 Persen
Marindo juga meminta adanya penguatan analisis terhadap dampak ekonomi dari seluruh program pemerintah. Setiap kegiatan wajib dihitung kontribusinya terhadap peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan pertumbuhan ekonomi secara terukur.
Beberapa program sektor pertanian yang saat ini sudah mulai terhitung dampaknya antara lain penyediaan fasilitas dryer dan Pengolah Organik Cair (POC).
Ke depan, evaluasi dan analisis serupa harus diterapkan secara meluas pada sektor kelautan, perikanan, serta sektor unggulan lainnya.
Menurut Marindo, target pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung hingga mencapai 8 persen pada akhir masa jabatan kepala daerah tahun 2030 bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai.
Namun, pencapaian target besar tersebut membutuhkan perencanaan yang matang, pengukuran dampak yang akurat, koordinasi lintas sektor yang solid, serta respons kebijakan yang tepat waktu.
Mengakhiri pengarahannya, Marindo meminta jajaran Biro Perekonomian untuk memperkuat budaya briefing secara rutin guna mendeteksi dan menindaklanjuti potensi persoalan ekonomi sejak dini.
“Mudah-mudahan Biro Ekonomi seperti yang diharapkan, dapat menjadi mata dan telinga ekonomi bagi Pemerintah Provinsi Lampung,” pungkas Marindo (Zul).
