Indonews.web.id Lampung, JATI AGUNG – Hujan deras yang mengguyur wilayah Lampung belakangan ini menyisakan persoalan pelik bagi ambisi pemindahan pusat pemerintahan provinsi.
Jalan utama menuju kawasan Kota Baru, yang diproyeksikan menjadi lokasi Kantor Gubernur Lampung yang baru, terendam banjir besar hingga tidak dapat dilalui kendaraan (6/3/2026).
Kondisi ini memicu kekhawatiran publik mengenai kelayakan infrastruktur pendukung di wilayah tersebut.
Berdasarkan pantauan di lapangan, debit air yang tinggi menutup badan jalan utama, memaksa pengendara memutar arah atau nekat menerjang risiko mogok.
PR Besar Bagi Pemerintah Provinsi
Rencana pemindahan pusat pemerintahan dari Teluk Betung ke Kota Baru sejatinya bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan memecah kemacetan di Bandar Lampung. Namun, insiden banjir ini menjadi “catatan merah” bagi pemerintah daerah.
Beberapa poin krusial yang menjadi sorotan antara lain:
- Sistem Drainase: Pembangunan gedung pemerintahan yang megah harus dibarengi dengan sistem drainase makro yang mampu mengalirkan limpasan air hujan secara efektif.
- Elevasi Jalan: Banyak titik di jalur utama yang dinilai terlalu rendah sehingga menjadi kantong air saat intensitas hujan tinggi.
- Mobilitas Birokrasi: Jika pusat pemerintahan sudah menetap, banjir seperti ini berpotensi melumpuhkan pelayanan publik karena akses bagi ribuan ASN dan masyarakat akan terputus total.
Suara Masyarakat dan Pengamat
Warga sekitar mengeluhkan bahwa masalah banjir di jalur akses ini bukan hal baru, namun dampaknya semakin terasa seiring dengan pembukaan lahan di area Kota Baru.
“Kalau kantor Gubernur sudah pindah ke sini dan jalan masih banjir begini, bisa-bisa rapat penting batal semua karena gubernurnya terjebak macet atau banjir,” seloroh salah satu warga setempat.
Pemerintah Provinsi Lampung kini dituntut untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Masterplan Infrastruktur Kota Baru.
Penanganan banjir tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dengan pembangunan gedung-gedung dinas.
Catatan Redaksi: Keberlanjutan megaproyek Kota Baru sangat bergantung pada kenyamanan dan aksesibilitas.
Tanpa solusi konkret pada sektor drainase, pusat pemerintahan baru ini justru dikhawatirkan akan memindahkan masalah lama ke lokasi yang baru (Zul).
