Bandarlampung, INDONEWS.WEB.ID – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) Lampung, Jalu Yuswa Panjang, turut serta dalam rapat koordinasi yang digelar oleh Gubernur Lampung, yang melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Lampung. Acara yang diadakan di Hotel Akar, Bandar Lampung ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama lintas sektor dalam mendukung pembangunan serta menjaga stabilitas daerah.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung, yang menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, instansi pusat, serta BUMN dan BUMD dalam menciptakan pelayanan publik yang optimal, serta menjawab tantangan pembangunan yang ada. Dalam kesempatan ini, Gubernur juga menekankan perlunya keselarasan antara kebijakan daerah dengan inisiatif nasional.
Dalam forum tersebut, Kakanwil Ditjenpas Lampung menegaskan komitmen penuh Pemasyarakatan dalam mendukung agenda pembangunan daerah. Jalu Yuswa Panjang menyampaikan bahwa meskipun fokus utama Pemasyarakatan adalah pengamanan dan pembinaan narapidana, namun pihaknya juga aktif dalam program reintegrasi sosial, pelatihan vokasional, dan memasarkan hasil karya warga binaan. Semua ini dilakukan dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi warga binaan yang akan kembali ke tengah masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD dalam membina warga binaan. Kami ingin memastikan mereka dapat kembali ke masyarakat dengan keterampilan yang berguna dan produktif,” ujar Jalu Yuswa Panjang.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan langkah seluruh elemen strategis di Lampung, termasuk Ditjenpas, dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih adaptif dan responsif, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Kehadiran Ditjenpas Lampung dalam kegiatan ini juga menunjukkan komitmen aktif dalam memperkuat kemitraan lintas sektor, guna mendorong program pembinaan yang lebih terintegrasi dan efektif di masa mendatang. (*)
