Indonews.web.id, Lampung, BANDAR LAMPUNG — Gelombang protes terkait tata kelola anggaran dan kebijakan nasional kembali menggema di Kota Bandar Lampung.
Aliansi Lampung Bersatu Awasi Kebijakan dan Anggaran (ALAM BAKA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung pada Kamis (23/7/2026).
Dalam aksi kontrol sosial tersebut, massa menuntut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk berani bersikap tegas kepada Pemerintah Pusat terkait evaluasi total Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus mendesak transparansi tata kelola APBN dan APBD.
Soroti Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Koordinator Lapangan Aksi, Nopiyanto, menegaskan bahwa ALAM BAKA pada dasarnya tidak menolak tujuan mulia dari Program MBG untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Namun, mengingat besarnya alokasi anggaran negara yang dikucurkan, efektivitas dan transparansi program tersebut wajib dipertanyakan.
”Semakin besar uang rakyat yang digunakan, semakin besar pula kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkannya secara terbuka. Evaluasi bukanlah bentuk penolakan terhadap program, melainkan tanggung jawab agar kebijakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Nopiyanto di tengah riuhnya orasi.
Massa mendesak Gubernur Lampung agar tidak sekadar menjadi penyambung lidah atau pelaksana pasif kebijakan pusat.
Pemprov Lampung dituntut segera mengirimkan rekomendasi resmi ke Pemerintah Pusat jika menemukan berbagai ketidaksesuaian, masalah efektivitas, maupun ketidaktepatan sasaran di lapangan.
”Keberanian menyampaikan evaluasi kepada pusat bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan wujud tanggung jawab untuk melindungi kepentingan masyarakat Lampung,” tambah Nopiyanto.
Buka Suara Soal Pinjaman Rp1 Triliun dan Transparansi APBD
Selain isu MBG, ALAM BAKA juga menguliti pengelolaan keuangan daerah (APBD). Massa meminta Pemprov Lampung memberikan penjelasan terbuka terkait beberapa poin krusial, antara lain:
- Pinjaman Daerah: Kejelasan status dan peruntukan pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun kepada Bank BJB.
- Belanja Jasa Tenaga Ahli: Transparansi besaran alokasi dana untuk tenaga ahli.
- Prioritas Pelayanan Dasar: Pengalokasian anggaran yang lebih tajam untuk sektor pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi warga, dan perbaikan infrastruktur.
- Tata Kelola BUMD: Penelusuran serta pembenahan tata kelola PT Lampung Energi Berjaya (PT LEB).
Poin Tuntutan dan Desakan Audit Investigatif
Melalui aksinya, ratusan massa menyampaikan sejumlah tuntutan utama kepada DPRD dan Pemprov Lampung, yaitu:
- Evaluasi menyeluruh dan audit pelaksanaan Program MBG di wilayah Provinsi Lampung.
- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD.
- Penguatan fungsi pengawasan oleh DPRD Provinsi Lampung terhadap kebijakan anggaran.
- Audit investigatif oleh BPK, Inspektorat, dan APIP terkait potensi pemborosan atau inefisiensi anggaran daerah.
- Penegakan hukum yang profesional oleh aparat penegak hukum atas setiap indikasi atau dugaan penyimpangan.
Menutup jalannya aksi, Nopiyanto mengingatkan bahwa transparansi bukanlah ancaman bagi penguasa, melainkan fondasi utama dari pemerintahan yang bersih (good governance).
”Transparansi adalah fondasi pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan dipercaya masyarakat. Kami berharap Pemprov Lampung menunjukkan keberanian untuk menyampaikan kondisi sebenarnya kepada Pemerintah Pusat demi kepentingan rakyat,” pungkasnya (Zul/Rls).
